-BENAK REKTOR-

ISU-ISU STRATEGIS MUSRENBANG 2025

Dipublish Tanggal 14 April 2025 Pukul 11:02 Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag - Rektor IAIN Kendari

Di tengah gencarnya upaya strategis yang dijalankan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang adil dan merata di seluruh pelosok tanah air, rupanya masih terdapat beberapa problema yang ditemukan di lapangan untuk segera di atasi dan diselesaikan agar pembangunan nasional tidak mengalami ketimpangan. 

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan BAPPENAS, paling tidak masih terdapat tujuh isu sekaligus problem terkini yang mesti diatasi untuk menjadikan pembangunan nasional dan daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Di antara ketujuh problem tersebut yakni: 

Pertama, masih tingginya ketimpangan dan kemiskinan di perdesaaan dan wilayah kepulauan. Angka kemiskinan kita masih tergolong tinggi yakni sebesar 8,57% dari 285 juta penduduk Indonesia dan dari angka tersebut, terdapat 0,83% yang diklaim sebagai kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mencari upaya efektif yang bisa menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di negeri ini. Program pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang akomodatif menjadi solusi yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Di samping memberikan pinjaman lunak atau bebas agunan serta bantuan langsung tunai yang tepat sasaran kepada masyarakat untuk berusaha membuka lapangan kerja sendiri. Pada sisi lain, problem ketimpangan dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, fasilitas teknologi, dan kesehatan masyarakat masih menjadi fenomena yang tak terelakkan. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di wilayah pedesaan dan kepulauan masih kelihatan terutama di daerah-daerah 3T baik di daratan maupun kepulauan. Stratifikasi sosial pun semakin menganga dengan terbatasnya akses ekonomi dari sejumlah kelompok  masyarakat yang menciptakan peran dan status ekonomi yang berbeda. Akses pendidikan juga masih menjadi kendala bagi masyarakat seperti kurangnya guru, dosen dan tenaga kependidikan. Masih sedikit lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terbangun. Apalagi lembaga pendidikan tinggi masih menjadi barang langka yang bisa ditemukan di pedesaan dan kepulauan. Maka itu upaya pemerintah untuk membangun sekolah rakyat dan sekolah Garuda atau kampus sangat penting adanya guna mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Tidak hanya makan bergizi gratis saja yang didorong tetapi juga pembangunan sekolah dan kampus mesti dikedepankan untuk membangun generasi muda Indonesia yang cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Demikian pula dengan fasilitas teknologi yang menjadi kebutuhan urgen masyarakat, seperti jaringan telekomunikasi, pemancar atau jaringan fiber optik, atau bahkan jaringan satelit yang dapat membuka keterisoliran informasi masyarakat sehingga mereka bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di negara kita atau di belahan dunia lain. Pemerintah dan para ahli IT kita sudah saatnya berusaha menciptakan produk teknologi informasi yang handal seperti menyiapkan jaringan satelit yang dapat diakses oleh masyarakat secara real time. Pada sisi lain perlu pula membangun kemandirian teknologi internet yang secara genuine menjadi buah karya anak bangsa sendiri, sehingga kita tidak lagi bergantung pada internet negara lain yang dipersewakan kepada Indonesia yangbberqkibat pada banyaknya data kita yang bocor dan jatuh ke tangan asing atau hacker yang tidak bertanggung jawab. Internet yang kita gunakan pun masih banyak yang dijebol oleh para hacker internasional sehingga merugikan pemerintah atau perusahaan. Mudah pula dimasuki iklan-iklan gacor semisal judi online, pinjaman online, dan situs- situs negatif. Pada sisi lain, tingkat kesehatan masyarakat kita yang ada di perdesaan dan kepulauan masih sangat rendah. Kasus gizi buruk, stunting, busung lapar, dan TBC masih menjadi penyakit langganan masyarakat perdesaaan dan kepulauan. pemerintah Kemenag sudah melakukan deteksi dini mengenai penyakit yang diidap masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) namun ini belumlah cukup, tetapi mesti ditindaklanjuti dengan penyediaan asupan gizi cukup dan pengobatan intens sehingga penyakit tersebut bisa hilang di tengah masyarakat. Generasi yang dipersiapkan untuk menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 adalah generasi yang sehat dan kuat sehingga ketersediaan pangan dan obat-obatan yang lengkap menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi.

Kedua, Belum optimalnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Pelayanan dasar kesehatan menjadi sangat penting dalam kerangka membangun generasi muda Indonesia yang sehat dan kuat. Pemerintah harus membangun klinik kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit yang diperkuat dengan tenaga medis dan dokter ahli yang memadai serta dilengkapi dengan obat-obatan dan peralatan medis yang lebih dari cukup. Para dokter dan tenaga medis ketika ditugaskan di daerah pedesaan atau wilayah kepulauan, apalagi di daerah 3 T, meraka jangan berpikir untuk pindah tugas ke daerah perkotaan. Gaji dan tunjangan mereka mesti dinaikan sehingga bisa betah tinggal bersama masyarakat. Perlu pula dipertimbangkan kiranya perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan dokter dan medis, mengalokasikan kuota penerimaan bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah 3T, sehingga ketika selesai pendidikan, mereka langsung ditempatkan pada daerahnya masing masing. Demikian pula dengan masalah pendidikan perlu dibangun sekolah-sekolah yang dibutuhkan rakyat dan manajemennya berada di bawah kendali pemerintah dan bukan swasta atau pihak yayasan. Disiapkan guru-guru dan fasilitas yang memadai sehingga sekolah tersebut memiliki keunggulan tersendiri dan memiliki arah pengembangan yang jelas di masa depan. Para guru tidak lagi berpikir untuk pindah di daerah perkotaan manakala mereka sudah ditempatkan di wilayah pedesaan atau kepulauan. Mereka bisa betah tinggal kalau tunjangan dinaikan melebihi guru yang ada di perkotaan, sehingga motivasi mengajarkan ilmu, mendidik akhlak, membentuk karakter, serta membina spiritualitas anak bangsa semakin bersemangat untuk dilakukan.

Ketiga, Pertumbuhan ekonomi belum inklusif khususnya dalam hilirisasi industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar 5,03% di tahun 2024 dan ditargetkan mencapai 5,3% tahun 2025 ini. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di atas, bahkan bisa mencapai 6,3% tahun 2026, maka hilirisasi industri menjadi jawaban yang mutlak harus dijalankan. Indonesia tidak perlu lagi mengekspor bahan baku, tetapi sudah harus mengekspor bahan setengah jadi atau barang jadi. Misalnya, Kita tidak lagi mengekspor tanah yang mengandung nikel, tetapi sudah menjadi biji nikel atau bahkan lithium. Bukan lagi mengekspor minyak sawit mentah, tetapi sudah menjadi minyak yang siap pakai atau bukan lagi minyak sawit yang hanya menjadi bahan campuran, tetapi sudah minyak premium. Hilirisasi industri akan terlaksana dan menguat manakala ditopang oleh tenaga kerja yang terampil dan memiliki skill yang memadai. Oleh sebab itu, rekrutmen tenaga kerja hingga placement, sistem salary, reward and punishment, serta terutama pengembangan kompetensinya harus benar-benar dilakukan secara profesional agar lebih produktif dalam menghasilkan karya terbaik yang disajikan kepada negara dan pada akhirnya, tenaga kerja kita tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

Keempat, Belum optimalnya pelayanan publik akibat tata kelola pemerintahan yang kurang efektif. Sistem pelayanan pemerintah juga masih sering disorot negatif oleh masyarakat. Pelayanan yang berbelit dan berkepanjangan masih ditemukan di jawatan pemerintah. Biasanya terjadi karena ego individual dari staf atau pejabat yang pengen dihormati sehingga urusan pelayanan menjadi ribet. Belum lagi kalau masih ada pemikiran untuk mendapatkan uang pelicin, layanan pasti tidak efektif dan efisien. Elit pemerintah hendaknya melakukan fit and proper tes kepada pejabat dan pelaksana pada tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan publik guna mendapatkan tenaga yang berkarakter melayani ketimbang mengharap sesuatu yang mesti diberikan kepada mereka, sehingga kepuasan publik atas layanan yang diberikan bisa terwujud dengan baik. Digitalisasi sistem layanan di seluruh tingkatan, sejatinya menjadi solusi yang mesti dipertimbangkan. Tidak hanya memotong birokrasi yang berkepanjangan tetapi juga mengikis praktik culas secara tuntas.

Kelima, Tingginya risiko bencana tanpa dukungan pembangunan berbasis mitigasi berkelanjutan. Bencana hampir setiap saat kita temukan dan saksikan di mana-mana. Baik bencana alam maupun non alam kerap terjadi di sekitar kita dan yang menjadi korban biasanya adalah masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus siap menghadapi kondisi ini. Bila bencananya dapat ditanggulangi, maka diperlukan tindakan konkret untuk mengatasinya. Tetapi bila bencananya berupa keadaan force majeur maka diperlukan mitigasi yang sebaik baiknya untuk dihindari. Banjir misalnya, diperlukan kesadaran untuk memelihara lingkungan dan tidak memotong kayu sembarangan yang berakibat pada penggundulan hutan. Diperlukan reboisasi dan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan. Perusahaan tambang tidak hanya mengeruk hasil bumi tetapi juga harus memikirkan recovery lingkungan yang memadai. Atau banjir ROB misalnya dapat diatasi dengan membangun material pemecah ombak dan membangun tanggul-tanggul yang kuat agar air laut tidak naik ke permukaan jalan raya. Hasil mitigasi seperti ini mestinya dijalankan secara kontinyu dan tidak terputus ketika selesai bencana telah terjadi. Pemerintah memang sudah menyiapkan pemuda pemuda siaga bencana, tapi itu belum cukup bila skill mereka tidak terasah secara berkelanjutan. Belum lagi berbicara mengenai insentif mereka, apakah sudah humanis atau belum humanis. Persoalan seperti ini mesti diselesaikan secara tuntas sehingga tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari.

Keenam, Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang belum merata, menghambat pengembangan pariwisata di daerah kepulauan. Ukuran adanya pembangunan oleh masyarakat biasanya tertuju pada apakah pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, drainase, penataan sungai, pembangunan rumah hunian, gedung sekolah dan kampus, sarana ibadah, serta sarana fisik lainnya. Termasuk sarana perhubungan yang mendukung konektivitas antar wilayah sangat dibutuhkan guna pengembangan potensi daerah masing-masing. Fasilitas perhubungan darat, laut dan udara sangat dibutuhkan untuk membuka keterisoliran suatu wilayah dan upaya rentang kendali yang lebih efektif dan efisien mutlak diperlukan. Hub-hub darat, laut dan udara dibutuhkan guna menjaga arus lalu lintas manusia yang tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi wilayah tetapi juga memudahkan  promosi daerah tersebut terutama pada bidang perdagangan, pertanian dan pariwisata. Ketersediaan sentra-sentra konektivitas tersebut bukan lagi sekedar disediakan ala kadarnya, namun faktor kecepatan jelalah, daya jangkau, keamanan dan kenyamanan pengguna mesti diperhatikan sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memanfaatkan beberapa hub tersebut.

Ketujuh, Menurunnya kualitas lingkungan sebagai dampak meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat. Lingkungan alam, terutama hutan yang menjadi paru paru dunia harus diperhatikan dengan baik. Tindakan eksploitasi tanpa batas dapat merugikan lingkungan dan menimbulkan prahara bagi anak cucu kita. Maka itu gerakan menanam pohon di daratan dan di pesisir pantai menjadi mutlak adanya guna menjaga keseimbangan alam yang tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Ruang terbuka hijau pun mesti diperhatikan khususnya di daerah perkotaan agar oksigen segar yang dibutuhkan masyarakat dapat dihirup dengan nyaman. Namun demikian, masih saja terjadi kasus pembangunan hub-hub ekonomi yang membuat lingkungan beserta fauna yang hidup di dalamnya semakin terdesak dan sempit untuk mengembangbiakkan hidupnya. Prinsip pemerintah adalah silakan membangun hub ekonomi tetapi jangan merusak lingkungan karena kehadiran lingkungan yang bersih dan sehat dapat menjamin keberlangsungan kehidupan manusia di atas bumi ini.(*)